Asal usul Kota Pontianak Yang Harus Kamu Tahu!

Pontianak adalah ibu kota dari provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena dilalui oleh garis khatulistiwa.

Di utara kota Pontianak, tepatnya di Siantan, ada Tugu Khatulistiwa yang dibangun di tempat yang dilalui garis khatulistiwa.

Kota Pontianak sendiri memiliki beberapa julukan, seperti kota Khatulistiwa, Kota Seribu Parit, dan Pontianak Kota Bersinar.

Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak, kedua sungai itu diabadikan dalam lambang kota Pontianak. Kota ini memiliki luas wilayah 107,82 km2, dan penduduk tahun 2021 berjumlah 672.440 jiwa.

Nama Pontianak yang berasal dari Bahasa Melayu yang dipercaya ada kaitannya dengan kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu kuntilanak saat ia menyusuri Sungai Kapuas.

Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan merian untuk mengusir hantu itu sekaligus menandakan di mana Meriam itu jatuh, maka di sanalah wilayah kesultanannya didirikan.

Peluru Meriam itu jatuh di dekat persimpang Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang saat ini dikenal dengan nama Kampung Beting.

Kota Pontianak dibangun oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada hari Rabu, 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185 H) yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal.

Di tahun 1778 (1192 H), Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pesat pemerintah ditandai dengan berdirinya Masjid Jami yang saat ini Bernama Sultan Syarif Abdurrahman dan istana Kadariah yang saat ini terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.

Sejarah pendirian kota Pontianak yang dituliskan oleh seorang sejarahwan Belanda, V.J. Verth dalam bukunya Borneos Wester Afdeling yang isinya sedikit berbeda dari versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat saat ini.

Menurutnya, Belanda mulai masuk ke Pontianak pada tahun 1194 Hijriah (1773 Masehi) dari Batavia. Verth menulis bahwa Syarif Abdurrahman, putra ulama Syarif Hussein bin Ahmed Alqadrie (atau dalam versi lain disebut sebagai Al Habib Husin), meninggalkan Kerajaan Mempawah dan mulai merantau.

Di wilayah Banjarmasin, ia menikah dengan adik sultan Banjar Sunan Nata Alam dan dilantik sebagai Pangeran.

Ia berhasil dalam perniagaan dan mengumpulkan cukup modal untuk mempersenjatai kapal pencalang dan perahu lancangnya, kemudian ia mulai melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Dengan bantuan Sultan Pasir, Syarif Abdurrahman kemudian berhasil membajak kapal Belanda di dekat Bangka, juga kapal Inggris dan Prancis di Pelabuhan Pasir.

Abdurrahman menjadi seorang kaya dan kemudian mencoba mendirikan pemukiman di sebuah pulau di Sungai Kapuas. Ia menemukan percabangan Sungai Landak dan kemudian mengembangkan daerah itu menjadi pusat perdagangan yang makmur. Wilayah inilah yang kini bernama Pontianak.

Pada tahun 1778, kolonialis Belanda dari Batavia memasuki Pontianak dengan dipimpin oleh Willem Ardinpola. Belanda saat itu menemati daerah di seberang istana kesultanan yang kini dikenal dengan daerah Tanah Seribu atau Verkendepaal.

Pada 5 Juli 1779, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan mengenai penduduk Tanah Seribu agar bisa dijadikan daerah kegiatan bangsa Belanda yang kemudian menjadi kedudukan pemerintahan Resident het Hoofd Westeraffieling van Borneo (Kepala Daerah Keresidenan Borneo Barat) dan Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van Pontianak (Asisten Residen Kepala Daerah Kabupaten Pontianak).

Area ini selanjutnya menjadi Controleur het Hoofd Onderafdeeling van Pontianak atau Hoofd Plaatselijk Bestuur van Pontianak.

Berdasarkan besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No 24 / 1 / 1940 PK yang disahkan menetapkan status Pontianak sebagai stadsgemeente.

R Soepardan ditunjuk menjadi syahkota atau pimpinan kota saat itu. Jabatan Soepardan berakhir pada awal tahun 1948 dan kemudian digantikan oleh Ads Hidayat.

Kemudian, pusat PPD ini dipindahkan ke Pontianak yang awalnya berasal dari Sanggau pada 1 November 1945 dan menjadi suatu wadah kebangkitan Dayak pada 3 November 1945, sekitar 74 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan stadsgemeente bersifat sementara, maka Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak diubah dan digantikan dengan Undang – Undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tangga; 16 September 1949 No 40 / 1949 / KP.

Dalam undang – undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah kota Pontianak, sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak.

Wali kota pertama ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah Rohana Muthalib. Ia merupakan seorang Wanita pertama yang menjadi wali kota Pontianak.

Sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan, maka dengan Undang – Undang Darurat No 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap Gemeente, ditingkatkan menjadi kota Praja Pontianak.

Di masa ini urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah yang ada.