Asal usul Kota Pontianak Yang Harus Kamu Tahu!

Pontianak adalah ibu kota dari provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena dilalui oleh garis khatulistiwa.

Di utara kota Pontianak, tepatnya di Siantan, ada Tugu Khatulistiwa yang dibangun di tempat yang dilalui garis khatulistiwa.

Kota Pontianak sendiri memiliki beberapa julukan, seperti kota Khatulistiwa, Kota Seribu Parit, dan Pontianak Kota Bersinar.

Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak, kedua sungai itu diabadikan dalam lambang kota Pontianak. Kota ini memiliki luas wilayah 107,82 km2, dan penduduk tahun 2021 berjumlah 672.440 jiwa.

Nama Pontianak yang berasal dari Bahasa Melayu yang dipercaya ada kaitannya dengan kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu kuntilanak saat ia menyusuri Sungai Kapuas.

Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan merian untuk mengusir hantu itu sekaligus menandakan di mana Meriam itu jatuh, maka di sanalah wilayah kesultanannya didirikan.

Peluru Meriam itu jatuh di dekat persimpang Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang saat ini dikenal dengan nama Kampung Beting.

Kota Pontianak dibangun oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada hari Rabu, 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185 H) yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal.

Di tahun 1778 (1192 H), Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pesat pemerintah ditandai dengan berdirinya Masjid Jami yang saat ini Bernama Sultan Syarif Abdurrahman dan istana Kadariah yang saat ini terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.

Sejarah pendirian kota Pontianak yang dituliskan oleh seorang sejarahwan Belanda, V.J. Verth dalam bukunya Borneos Wester Afdeling yang isinya sedikit berbeda dari versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat saat ini.

Menurutnya, Belanda mulai masuk ke Pontianak pada tahun 1194 Hijriah (1773 Masehi) dari Batavia. Verth menulis bahwa Syarif Abdurrahman, putra ulama Syarif Hussein bin Ahmed Alqadrie (atau dalam versi lain disebut sebagai Al Habib Husin), meninggalkan Kerajaan Mempawah dan mulai merantau.

Di wilayah Banjarmasin, ia menikah dengan adik sultan Banjar Sunan Nata Alam dan dilantik sebagai Pangeran.

Ia berhasil dalam perniagaan dan mengumpulkan cukup modal untuk mempersenjatai kapal pencalang dan perahu lancangnya, kemudian ia mulai melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Dengan bantuan Sultan Pasir, Syarif Abdurrahman kemudian berhasil membajak kapal Belanda di dekat Bangka, juga kapal Inggris dan Prancis di Pelabuhan Pasir.

Abdurrahman menjadi seorang kaya dan kemudian mencoba mendirikan pemukiman di sebuah pulau di Sungai Kapuas. Ia menemukan percabangan Sungai Landak dan kemudian mengembangkan daerah itu menjadi pusat perdagangan dan judi online yang makmur dimana ini merupakan cikal bakal dari slot online yang kita tahu sekarang seperti situs judi online SAKTI88. Wilayah inilah yang kini bernama Pontianak.

Pada tahun 1778, kolonialis Belanda dari Batavia memasuki Pontianak dengan dipimpin oleh Willem Ardinpola. Belanda saat itu menemati daerah di seberang istana kesultanan yang kini dikenal dengan daerah Tanah Seribu atau Verkendepaal.

Pada 5 Juli 1779, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan mengenai penduduk Tanah Seribu agar bisa dijadikan daerah kegiatan bangsa Belanda yang kemudian menjadi kedudukan pemerintahan Resident het Hoofd Westeraffieling van Borneo (Kepala Daerah Keresidenan Borneo Barat) dan Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van Pontianak (Asisten Residen Kepala Daerah Kabupaten Pontianak).

Area ini selanjutnya menjadi Controleur het Hoofd Onderafdeeling van Pontianak atau Hoofd Plaatselijk Bestuur van Pontianak.

Berdasarkan besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No 24 / 1 / 1940 PK yang disahkan menetapkan status Pontianak sebagai stadsgemeente.

R Soepardan ditunjuk menjadi syahkota atau pimpinan kota saat itu. Jabatan Soepardan berakhir pada awal tahun 1948 dan kemudian digantikan oleh Ads Hidayat.

Kemudian, pusat PPD ini dipindahkan ke Pontianak yang awalnya berasal dari Sanggau pada 1 November 1945 dan menjadi suatu wadah kebangkitan Dayak pada 3 November 1945, sekitar 74 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan stadsgemeente bersifat sementara, maka Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak diubah dan digantikan dengan Undang – Undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tangga; 16 September 1949 No 40 / 1949 / KP.

Dalam undang – undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah kota Pontianak, sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak.

Wali kota pertama ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah Rohana Muthalib. Ia merupakan seorang Wanita pertama yang menjadi wali kota Pontianak.

Sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan, maka dengan Undang – Undang Darurat No 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap Gemeente, ditingkatkan menjadi kota Praja Pontianak.

Di masa ini urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah yang ada.

Sejarah Singkat Mengenai Perekonomian Indonesia, Yuk Ketahui Lebih Dalam!

Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografinya yang ada di antara persilangan samudera dan benua dunia.

Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi serta penduduk yang ada di penjuru kepulauan yang membentuk dasar perkembangan negara Indonesia.

Tahun 1596, armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman datang di Banten. Kemudian tahun 1602 dibentuk VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah.

VOC mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, mencetak uang, serta mendirikan situs judi online dengan jackpot terbesar. Para petinggi di VOC sendiri gemar bermain judi slot dengan daftar slot online di MOJOBET89. VOC bubar pada tahun 1799 karena gagal mengatasi krisis keuangannya.

Pada zaman kolonian dilaksanakan Culturstelsel (1830-1870) yang merupakan sistem tanam paksa melalui perkebunan negara dengan cara mobilisasi lahan pertanian dan peternakan serta tenaga kerja secara gratis.

Penggalakan beberapa hasil kebun yang merupakan permintaan yang tinggi di pasar dunia yaitu kopi, teh, tembakau, dan tebu. Tanam paksa berakhir pada tahun 1870.

Setelah itu, dimulailah zaman baru kapitalisme kolonial. Kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun. Rakyat menjadi budak di tanahnya sendiri.

Politik etis (balas budi) dipraktikkan di Hindia Belanda pada awal 1900an. Fokusnya antara lain: irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada zaman politik ini lembaga perkreditan rakyat mulai muncul.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang mendarat di Kalimantan untuk menguasai sumber minyak mentah. Tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Penyerahan di Kalijati, Subang, Jabar. Saat dikuasai Jepang, Indonesia dibagi dua:

1) P. Jawa dan Sumatra di bawah komando angkatan darat, berpusat di Jakarta

2) Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Ujung Pandang.  Propaganda Jepang anatara lain Gerakan 3A:

  • Jepang pemimpin asia
  • Jepang pelindung asia
  • Jepang cahaya asia
  • Kemerdekaan

Pada awal masa kemerdekaan agen judi slot online terpercaya atau awal pemerintahan orde baru dihadapi beberapa masalah ekonomi yang salah satunya adalah hiperinflasi, karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Terdapat 3 jenis mata uang: uang keluaran De Javasche Bank, uang pendudukan Jepang, dan mata uang Hindia Belanda.

Pada bulan Juli 1946 rakyat diminta menyetor uang ke Bank Tabungan Pos yang akan dipinjam Pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada Pemerintah yang baru merdeka.

Terkumpul Rp 500 juta. Tahun 1968, diterbitkan UU No 86 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda di Indonesia.

Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal (karena perginya para investor Belanda dan merosotnya kepercayaan kepada bursa Indonesia karena hiperinflasi).

Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, Pemerintah menerbitkan Perpu yang memotong nilai mata uang menjadi 1/ 10 (sepersepuluhnya).

Selama periode 1950-1965 RI banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek ‘nasionalisme’ namun yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit.

Dalam Sidang Umum III MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keluarnya RI dari PBB dan ditolaknya hutang IMF.

Akhir dari masa orde lama adalah ketika masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Kemudian Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Supersemar 11 Maret 1966, Soeharto resmi menjadi Presiden diangkat oleh MPRS pada 27 Maret 1967.

Pada awal pemerintahan, sehari setelah diberi mandat Supersemar, Jenderal Soeharto langsung melarang keberadaan PKI.

Kemudian pada 25 Juli 1966 –setelah Soeharto diberi mandat MPRS- terbentuk kabinet baru bernama Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) yang dipimpin ‘presidium’ 3 (tiga) orang Soeharto (Ketua), Adam Malik (Luar Negeri), dan Sri Sultan HB IX (Perekonomian)

Namun terdapat masalah akibat warisan dari periode sebelumnya yaitu hutang pada orde lama sebesar US$ 530 juta (padahal pendapatan negara dari ekspor migas dan non migas hanya US$ 430 juta). Terjadi pula inflasi sebesar 650%, harga beras naik menjadi 900%.

Untuk mengatasi hal tersebut tim ekonomi Orba melakukan langkah pertama yaitu menurunkan defisit anggaran –dengan cara menurunkan pengeluaran Pemerintah dan menjalin kembali hubungan dengan lembaga donor internasional –terutama IMF dan Bank Dunia

Tahun 1967 diberlakukan UU anggaran berimbang yang melarang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat. Pemerintahan orde lama juga menggunakan bantuan LN untuk menutup defisit anggaran. Dilakukan penerapan kebijakan uang ketat guna menurunkan inflasi

Dalam kebijakan sektor riil, Liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing (diberlakukan UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967).

Pada masa orde baru, fokus pembangunan adalah pada sektor pertanian. Sesudah tahun 1970an, pertambangan minyak ditingkatkan eksplorasinya

Adapun keberhasilan pada era Orde baru antara lain pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun, pendapatan perkapita dari US$ 260 (tahun 1970) menjadi US$ 500 (tahun 1980).

Swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan FAO tahun 1986 dan penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa (40,08%) tahun 1976 menjadi 27,2 juta jiwa (15,08%) tahun 1990.