Sejarah Singkat Mengenai Perekonomian Indonesia, Yuk Ketahui Lebih Dalam!

Sejarah ekonomi Indonesia terbentuk atas lokasi geografinya yang ada di antara persilangan samudera dan benua dunia.

Sumber daya alam yang melimpah berupa hasil tani dan bumi serta penduduk yang ada di penjuru kepulauan yang membentuk dasar perkembangan negara Indonesia.

Tahun 1596, armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman datang di Banten. Kemudian tahun 1602 dibentuk VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah.

VOC mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan mencetak uang. VOC bubar pada tahun 1799 karena gagal mengatasi krisis keuangannya.

Pada zaman kolonian dilaksanakan Culturstelsel (1830-1870) yang merupakan sistem tanam paksa melalui perkebunan negara dengan cara mobilisasi lahan pertanian dan peternakan serta tenaga kerja secara gratis.

Penggalakan beberapa hasil kebun yang merupakan permintaan yang tinggi di pasar dunia yaitu kopi, teh, tembakau, dan tebu. Tanam paksa berakhir pada tahun 1870.

Setelah itu, dimulailah zaman baru kapitalisme kolonial. Kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun. Rakyat menjadi budak di tanahnya sendiri.

Politik etis (balas budi) dipraktikkan di Hindia Belanda pada awal 1900an. Fokusnya antara lain: irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada zaman politik ini lembaga perkreditan rakyat mulai muncul.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang mendarat di Kalimantan untuk menguasai sumber minyak mentah. Tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Penyerahan di Kalijati, Subang, Jabar. Saat dikuasai Jepang, Indonesia dibagi dua:

1) P. Jawa dan Sumatra di bawah komando angkatan darat, berpusat di Jakarta

2) Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Ujung Pandang.  Propaganda Jepang anatara lain Gerakan 3A:

  • Jepang pemimpin asia
  • Jepang pelindung asia
  • Jepang cahaya asia
  • Kemerdekaan

Pada awal masa kemerdekaan agen judi slot online terpercaya atau awal pemerintahan orde baru dihadapi beberapa masalah ekonomi yang salah satunya adalah hiperinflasi, karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Terdapat 3 jenis mata uang: uang keluaran De Javasche Bank, uang pendudukan Jepang, dan mata uang Hindia Belanda.

Pada bulan Juli 1946 rakyat diminta menyetor uang ke Bank Tabungan Pos yang akan dipinjam Pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada Pemerintah yang baru merdeka.

Terkumpul Rp 500 juta. Tahun 1968, diterbitkan UU No 86 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda di Indonesia.

Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal (karena perginya para investor Belanda dan merosotnya kepercayaan kepada bursa Indonesia karena hiperinflasi).

Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, Pemerintah menerbitkan Perpu yang memotong nilai mata uang menjadi 1/ 10 (sepersepuluhnya).

Selama periode 1950-1965 RI banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek ‘nasionalisme’ namun yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit.

Dalam Sidang Umum III MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keluarnya RI dari PBB dan ditolaknya hutang IMF.

Akhir dari masa orde lama adalah ketika masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Kemudian Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Supersemar 11 Maret 1966, Soeharto resmi menjadi Presiden diangkat oleh MPRS pada 27 Maret 1967.

Pada awal pemerintahan, sehari setelah diberi mandat Supersemar, Jenderal Soeharto langsung melarang keberadaan PKI.

Kemudian pada 25 Juli 1966 –setelah Soeharto diberi mandat MPRS- terbentuk kabinet baru bernama Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) yang dipimpin ‘presidium’ 3 (tiga) orang Soeharto (Ketua), Adam Malik (Luar Negeri), dan Sri Sultan HB IX (Perekonomian)

Namun terdapat masalah akibat warisan dari periode sebelumnya yaitu hutang pada orde lama sebesar US$ 530 juta (padahal pendapatan negara dari ekspor migas dan non migas hanya US$ 430 juta). Terjadi pula inflasi sebesar 650%, harga beras naik menjadi 900%.

Untuk mengatasi hal tersebut tim ekonomi Orba melakukan langkah pertama yaitu menurunkan defisit anggaran –dengan cara menurunkan pengeluaran Pemerintah dan menjalin kembali hubungan dengan lembaga donor internasional –terutama IMF dan Bank Dunia

Tahun 1967 diberlakukan UU anggaran berimbang yang melarang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat. Pemerintahan orde lama juga menggunakan bantuan LN untuk menutup defisit anggaran. Dilakukan penerapan kebijakan uang ketat guna menurunkan inflasi

Dalam kebijakan sektor riil, Liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing (diberlakukan UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967).

Pada masa orde baru, fokus pembangunan adalah pada sektor pertanian. Sesudah tahun 1970an, pertambangan minyak ditingkatkan eksplorasinya

Adapun keberhasilan pada era Orde baru antara lain pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun, pendapatan perkapita dari US$ 260 (tahun 1970) menjadi US$ 500 (tahun 1980).

Swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan FAO tahun 1986 dan penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa (40,08%) tahun 1976 menjadi 27,2 juta jiwa (15,08%) tahun 1990.